Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menawarkan klarifikasi mengenai rencana yang dilaporkan untuk sebuah lembaga non-militer untuk mengimpor 5.000 senjata api yang telah disebutkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Ryamizard menggemakan sebuah pernyataan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, yang mengatakan pada hari Minggu bahwa Gatot telah salah informasi mengenai rencana oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membeli 500 senjata dari senjata milik negara produsen Pindad untuk “tujuan pelatihan”.
Ryamizard mengatakan Kementerian Pertahanan telah menerima proposal pembelian yang ditandatangani oleh wakil kepala BIN Letnan Jenderal Teddy Lhaksmana yang secara khusus merinci bahwa badan mata-mata tersebut berencana untuk menyediakan 521 senjata api dan 72.750 amunisi peluru.
Dia mengatakan rencana pembelian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang mengatur bahwa pengadaan senjata strategis oleh lembaga negara terkait harus dilanjutkan dengan izin menteri pertahanan.
“Awalnya, kami tidak dapat mengizinkan [pembelian] karena [BIN] memerintahkan [standar TNI] senjata api standar, namun kemudian mengubah pesanan menjadi standar non-TNI […] Proposal pengadaan sudah jelas, “Kata Ryamizard.
“Mungkin dia [Gatot] belum menerima laporan [mengenai pembelian] dari asistennya […] Semua orang bisa melakukan kesalahan, kita hanya perlu memastikan bahwa kesalahan tidak akan terulang,” katanya.
Menteri melanjutkan dengan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak boleh diledakkan dan bahwa institusi terkait, termasuk BIN, TNI dan Polri, harus memperkuat komunikasi untuk mencegah isu serupa di masa depan.