Secara mengejutkan beberapa waktu lalu, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) mengeluarkan pernyataan yang menjadi kontroversi. Pada saat itu, SBY mengatakan bahwa instrumen negara(TNI-Polri-BIN) tidak netral terkait Pemilhan Kepala Daerah(Pilkada) yang akan berlangsung sebentar lagi. Disamping itu, SBY juga menyatakan siap ‘di ciduk’ apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan apa yang disampaikannya tersebut.
Presiden Joko Widodo(Jokowi) pun akhirnya menepis tuduhan yang dilontarkan oleh SBY tersebut. Jokowi menegaskan bahwa TNI-Polri-BIN bersifat netral untuk masalah Pilkada dan hal ini menurut Jokowi adalah sesuatu yang mutlak yang tak bisa dibantah.
Sebelumnya juga pihak Istana telah membantah dan meminta tuduhan tersebut berdasarkan bukti, bukan asumsi belaka. Perwakilan PDI Perjuangan secara terangan-terangan bahkan menyebut jika SBY ingin melakukan play victin seolah ingin mengatakan bahwa pihak SBY sendiri sedang diserang, padahal hal itu tidak benar terjadi.
Tanggapan Ngabalin
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin atau yang akrab disapa Ngabalin mengatakan bahwa penuturan yang keluar dari sosok SBY sendiri merupakan hasil dari bisikan orang terdekatnya yang memberikan informasi yang tidak tepat.
Lebih lanjut Ngabalin juga menyayangkan dan menyebut tindakan yang dilakukan oleh SBY tersebut ‘downgrade’ dan ini merupakan salah dari orang dekat SBY yang tidak memberikan informasi akurat terhadap mantan Presiden Indonesia tersebut.
Pernyataan SBY sendiri keluar setelah mengaku mendapatkan informasi mengenai penggeledahan rumah dinas dari Deddy Mizwar, dimana Deddy Mizwar merupakan kader dari Partai Demokrat dan juga calon Gubernur untuk pemilihan umum Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni mendatang.
Ngabalin juga mengklarifikasi terkait adanya foto yang sempat viral tentang Irjen Paulus Waterpauw dengan kader PDIP. Di Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kandidat calon Gubernur Sumatera Utara dari partai PDI Perjuangan memang turut menjadi perhatian lantaran di daerah tersebut juga akan dipimpin oleh utusan Mendagri selama periode kekosongan pasca selesainya tugas dari Gubernur setempat. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat dimana Irjen Iwan Bule dari pihak kepolisian ditunjuk untuk Penjabat Gubernur(PJ) Mendagri yang juga menimbulkan kontroversi.