Gatot Nurmantyo Tepis Isu Gabung PAN

Gatot Nurmantyo Tepis Isu Gabung PAN

Berita tentang Pilpres 2019 seakan tidak ada habisnya untuk dibahas. Berbagai fakta hingga kabar simpang siur menghiasi pembahasan mengenai Pilpres 2019 yang kemungkinan besar akan mempertemukan kembali petahana, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Beberapa partai sudah memutuskan akan mendukung paslon mana, tetapi tidak sedikit tokoh yang dikaitkan dengan kubu Jokowi atau Prabowo yang masih belum menentukan sikap. Salah satu tokoh yang saat ini belum memberikan arah dukungan meskipun lebih condodng ke kubu Prabowo-Sandi adalah mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional(PAN) mengatakan bahwa Gatot telah masuk dalam bagian tim pemenangan Prabowo-Sandi dan telah bergabung dengan PAN. Kabar ini pun tak lama langsung ditepis oleh Gatot Nurmantyo dan mengatakan bahwa kabar tersebut hoax.

Lebih lanjut Gatot mengatakan belum menentukan arah dukungannya ke arah mana. Ia mengaku masih melihat perkembangan yang ada sebelum memutuskan arah dukunganya.

Klaim PAN dipatahkan Gatot

Sebelumnya pihak PAN mengatakan bahwa Gatot sudah memiliki komitmen yang disampaikan langsung pada Ketum PAN, Zulkifli Hasan terkait dukungannya kepada pasangan yang diusugn PAN yaitu Prabowo Sandi.

Tak lama klaim dari PAN yang mengatakan kesiapan Gatot untuk bergabung dengan tim pemenangan Prabowo-Sandi, Gatot pun memberikan klarifikasi mengenai langkah politik yang akan diambilnya untuk tahun 2019 mendatang.

Secara tegas, Gatot mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh PAN tadi tidak benar. Ia membantah bahwa telah bergabung dengan pihak mana pun sejauh ini. Ia lebih memilih untuk memantau perkembangan dan melihat apa yang akan terjadi di depan nantinya.

Gatot sendiri merupakan salah satu sosok yang diprediksi bisa memberikan dampak positif bagi kubu Prabowo-Sandi.

Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memang awalnya digadang-gadang menjadi alternatif untuk Pilpres 2019. Pada akhirnya, Gatot tidak mendapat kendaraan politik sehingga tidak bisa mengikuti kontestasi di Pilres 2019 meskipun ia diprediksi mampu mengungguli petahana, Joko Widodo.

Tidak menjadi kontestan di Pilpresr 2019, nama Gatot pun disinyalir menjadi rebutan bagi 2 kubu yang akan bertarung di Pilpres 2019 karena Gatot dianggap bisa mendulang suara baik dari kalangan nasionalis maupun agamis.

Negara Mengeluarkan Dana Besar Untuk Gaji PNS Tersangka Korupsi

Negara Mengeluarkan Dana Besar Untuk Gaji PNS Tersangka Korupsi

Negara Mengeluarkan Dana Besar Untuk Gaji PNS Tersangka Korupsi

Pemerintah menghabiskan sejumlah besar uang untuk gaji pegawai negeri yang telah dihukum karena korupsi, kata Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Uang yang dibelanjakan diperkirakan mencapai Rp 23,57 miliar per bulan.

“Perkiraan kasar adalah sekitar rata-rata Rp 10 juta dikalikan dengan 2.357 pegawai negeri, yang setara dengan Rp 23,57 miliar per bulan,” kata juru bicara BKN, Mohammad Ridwan kepada The Jakarta Post pada hari Kamis.

Dia mengatakan perkiraan itu tidak resmi dan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung jumlah pasti.

“Jumlah kerugian negara sangat besar. Tetapi angka pastinya hanya bisa dihitung oleh BPK,” katanya.

BKN mengungkapkan pada hari Selasa bahwa dari 2.674 pegawai negeri yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi, 317 diberhentikan dengan tidak hormat, berarti sisa 2.357 masih aktif sebagai pegawai negeri dan, oleh karena itu, masih mendapatkan gaji bulanan.

Data ketenagakerjaan dari pegawai negeri yang divonis telah diblokir oleh agen untuk menghindari kerugian negara lebih lanjut. Langkah ini mempengaruhi pekerjaan pegawai sipil, seperti promosi, rotasi pekerjaan, dan kenaikan gaji.

Namun, pengakhiran penggajian bagi pegawai negeri membutuhkan keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing pengawas personalia (PPK), termasuk menteri, gubernur, walikota dan bupati.

“Kami dapat memblokir data pekerjaan tetapi itu tidak cukup. Hanya PPK yang memiliki wewenang untuk memberhentikan mereka,” kata Ridwan.

Jangan ragu memecat oknum bermasalah

“Para PPK, jangan ragu untuk memecat mereka,” tambahnya.

Badan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Reformasi Administrasi dan Birokrasi saat ini sedang membahas langkah pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan bahwa komisi itu menghitung jumlah kerugian negara. Kerugian negara akibat pengeluaran gaji para pegawai negeri sipil ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena uang yang tersebut bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih priortitas dibanding menggaji oknum yang tersangkut masalah korupsi.

Ketika Orang Terkaya Indonesia Mendapat Bonus Dari Presiden Jokowi

Ketika Orang Terkaya Indonesia Mendapat Bonus Dari Presiden Jokowi

Ketika Orang Terkaya Indonesia Mendapat Bonus Dari Presiden Jokowi

Bambang Hartono yang saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari pemerintah Indonesia atas prestasinya menyabet medali perunggu dalam ajang Asian Games 2018. Ia menerima bonus dari pemerintah diwakili oleh Presiden Jokowi yang menyerahkan langsung bonus bagi para atlet yang mendapatkan medali dalam ajang Asian Games 2018 ini.

Asian Games 2018 telah berakhir, upacara penutupan akan berlangsung pada hari ini tanggal 2 September 2018. Berbagai cabang olahraga telah dipertandingkan, dan Indonesia berhasil masuk 4 besar sekaligus mencapai target yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelum. Jika sebelum Asian Games 2018 dimulai, Indonesia hanya ditargetkan untuk masuk 10 besar, ternyata atlet Indonesia berhasil memberi kejutan sehingga bisa finish di 4 besar.

Dari sekian banyak atlet yang berprestasi di Asian Games 2018 ini, salah satu yang paling mencolok adalah Bambang Hartono. Meskipun hanya bisa meraih Perunggu pada cabang Bridge, yang menarik dari atlet ini adalah karena ia merupakan orang terkaya di Indonesia saat ini.

Bambang yang berstatus sebagai orang terkaya di Indonesia turut hadir dalam pemberian bonus serta apresiasi yang diselenggarakan di istana negara. Ia pun mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap pencapaian yang ditorehkan oleh para atlet yang bertanding di Asian Games 2018.

Memberikan bonus untuk pengembangan Bridge

Sebagai orang terkaya di Indonesia saat ini, tentu bonus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam nominal rupiah bukan merupakan hal yang penting bagi seorang Bambang Hartono.

Ketika ditanyai mengenai, kemana uang bonus akan digunakan, Bambang mengatakan bahwa uang yang diterimanya sepenuhnya akan disumbangkan untuk pengembangan cabang olahraga Bridge.

“Kita akan mengusahakan supaya untuk pembinaan Bridge kelanjutannya. Jadi di balikin ke bridge lagi. Seluruhnya,” jawab Bambang ketika ditanyai mengenai uang bonus yang diterimanya untuk apa saat menghadiri pemberian penghargaan dari Presiden Jokowi kepada para atlet.

Lebih lanjut Bambang juga memuji pemerintah terhadap apresiasi yang diberikan terhadap atlet yang berprestasi di Asian Games 2018 ini. Pencairan bonus yang sangat cepat bahkan sebelum upacara penutpan Asian Games 2018 merupakan yang pertama dalam pemberian bonus untuk atlet berpestasi Indonesia sejauh ini.

Pria terkaya di Indonesia tersebut pun tak sungkan untuk berbaur dengan atlet lainnya saat datang ke Istana.

Wanita Tionghoa Dihukum 1.5 Tahun Terkait Protes Adzan

Wanita Tionghoa Dihukum 1.5 Tahun Terkait Protes Adzan

Wanita Tionghoa Dihukum 1.5 Tahun Terkait Protes AdzanSeorang wanita Tionghoa dari agama Buddha telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena mengeluh tentang volume adzan yang diledakkan dari seorang pembicara masjid di dekat rumahnya.

Meiliana, 44, seorang warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, dinyatakan bersalah melakukan penistaan ​​agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 dan 156A KUHP tentang penodaan agama, Pengadilan Negeri Medan mengatakan pada hari Selasa.

“[Kami] menyatakan bahwa terdakwa secara hukum dan terbukti kuat bersalah […] melakukan penistaan ​​agama terhadap agama tertentu yang diakui di Indonesia,” kata hakim ketua Wahyu Prasetyo Wibowo.

“[Kami] menghukum terdakwa satu setengah tahun penjara.”

Meiliana adalah salah satu orang pertama yang telah dijatuhi hukuman penjara karena mengeluh tentang volume pengeras suara masjid, meskipun ada permintaan dari Dewan Masjid Indonesia, sekarang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena staf masjid menggunakan pengeras suara dengan bijaksana.

Meiliana dilaporkan mengatakan bahwa adzan “terlalu keras” dan “menyakiti” telinganya, dan meminta tetangga untuk menurunkan volume pembicara.

Pernyataannya, dibuat pada tahun 2016, diyakini telah memicu kerusuhan anti-Cina terburuk di negara itu sejak 1998, dengan Muslim yang mengaku telah tersinggung oleh kata-katanya membakar beberapa kuil Buddha.

Selama kerusuhan, massa yang marah menghancurkan peralatan doa, patung Buddha, meja, kursi, lampu dan beberapa mobil dan sepeda motor, kata polisi.

Polisi menangkap 19 orang karena peran mereka dalam kerusuhan. Delapan orang dijatuhi penjarahan, sembilan dengan perusakan properti yang berbahaya dan dua dengan menghasut kekerasan. Semua dijatuhi hukuman penjara satu sampai empat bulan.

Akan ajukan banding

Pengacara Meiliana, Ranto Sibarani, mengatakan mereka akan mengajukan banding atas putusan itu.

“Kami akan mengajukan banding atas putusan karena hakim tidak dapat membuktikan bahwa klien kami telah melakukan penodaan agama,” katanya kepada The Jakarta Post melalui telepon.

Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik penegak hukum untuk menuntut Meiliana, mengatakan bahwa kasus tersebut harus diselesaikan di luar pengadilan.

“Ini adalah kasus lama yang dibesarkan lagi,” M. Isnur dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan kepada Post baru-baru ini, menambahkan bahwa tekanan publik kemungkinan besar pendorong utama dari penuntutannya.

“Dalam kasus penistaan ​​agama seperti ini, [aparat penegak hukum] sering mendengarkan fatwa MUI.”

Meiliana adalah individu terbaru yang dituntut di bawah undang-undang penistaan ​​agama yang kontroversial, di mana puluhan orang telah dikirim ke penjara, termasuk mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok).

Polisi dan MUI Selidiki Sekte Kerajaan Ubur-ubur

Polisi dan MUI Selidiki Sekte Kerajaan Ubur-ubur

Polisi dan MUI Selidiki Sekte Kerajaan Ubur-uburPolisi Serang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten sedang menyelidiki sekte agama yang disebut Kerajaan Ubur-ubur, yang oleh penduduk setempat dianggap “bidah” ​​karena keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah seorang perempuan.

Bersama dengan MUI Serang dan pemimpin lingkungan setempat, polisi mengunjungi sebuah rumah yang dilaporkan telah menjadi tuan rumah kegiatan Kerajaan Ubur-ubur di Kampung Sayabulu, kecamatan Serang di Serang, Banten, pada hari Senin.

“Kami menindaklanjuti laporan dari warga yang kesal dengan kegiatan kelompok dalam dua bulan terakhir,” kata Kepala Polisi Serang, Ajun. Komisaris Sr. Komarudin mengatakan Selasa sebagaimana dikutip oleh tempo.co.

“Kami telah menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kelompok ini, serta orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin Kerajaan Ubur-ubur,” kata Komarudin.

Indonesia hanya mengakui enam agama arus utama – Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu- dan tidak mengkriminalisasi agama-agama lain yang kurang mainstream. Penegakan hukum, bagaimanapun, telah mengambil tindakan terhadap pemimpin kultus yang mengaku sebagai nabi baru – seperti Lia Eden dan Ahmad Musadeq – berdasarkan dekrit yang dikeluarkan oleh MUI.

Sebagian besar dari mereka telah dihukum karena penodaan agama.

Polisi mendapat dokumen tentang struktur kelompok, yang menjadi tempat kegiatan setiap Kamis malam. Kegiatan mereka akan berlangsung dari malam ke pagi.

Polisi telah mempertanyakan para pemimpin Kerajaan Ubur-ubur, yang diidentifikasi sebagai Nurhalim dan pasangan Rudi dan Aisyah. Namun, mereka belum menagih orang-orang ini dengan apa pun, kata Komarudin.

“Kami hanya mengambil langkah-langkah pencegahan sehingga warga tidak akan melakukan apa pun yang tidak kami inginkan,” katanya. “Apakah kelompok ini sesat atau tidak, kami akan membiarkan MUI, sebagai otoritas, menangani masalah ini,” katanya.

Sekretaris MUI di Serang, Amas Tajudin, mengatakan kepada media lokal bantennews.co.id bahwa setelah bertemu dengan para pemimpin kelompok untuk “mediasi” ia menemukan beberapa hal yang membuatnya menyimpulkan kelompok itu sesat.

“Kami menyimpulkan mereka bukan Islam. Mereka telah menyebarkan [ajaran], dalam nama Al-Quran, dan masyarakat yang kacau ini dan saya dapat mengatakan bahwa Islam tercemar [oleh mereka], ”kata Amas seperti dikutip oleh media lokal pada hari Senin.

Mengaku sebagai Ratu Kidul

Dia mengatakan Aisyah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Ratu Kidul, seorang tokoh mitos yang merupakan ratu dari Laut Selatan, yang adalah penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Aisyah juga mengakui Al-Qur’an sebagai kitab suci dan Allah sebagai Tuhan.

“Selama mediasi, Aisyah berkata bahwa Tuhan memiliki sebuah makam. Dia percaya bahwa Muhammad adalah seorang wanita. Dan yang terlucu adalah bahwa [dia percaya] kita mencium Hajar Aswad [Batu Hitam] karena Hajar Aswad terlihat seperti alat kelamin wanita, dan Ka’bah bukanlah kiblat [arah doa] tetapi tempat ibadah. ”

Sekjen MUI, Anwar Abbas, menyerukan kepada MUI Banten untuk meyakinkan pengikut Kerajaan Jellyfish untuk meninggalkan keyakinan mereka atau menghadapi tindakan hukum.

“Jika mereka menolak untuk berubah, kami akan melaporkannya kepada penegak hukum,” katanya kepada The Jakarta Post.

Kepala unit lingkungan, Surya Mihardha mengatakan kepada media setempat bahwa ia menerima laporan dari beberapa warga tentang kegiatan sekte. Pemimpin sekte, Rudi dan Aisyah, telah tinggal di rumah selama dua tahun, bersama dengan pengikut mereka.

“Sebagian besar pengikut berasal dari luar Serang, seperti dari Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Surya.

Kubu Jokowi Klaim Siap Untuk Daftar Pilpres 2019

Kubu Jokowi Klaim Siap Untuk Daftar Pilpres 2019

Kubu Jokowi Klaim Siap Untuk Daftar Pilpres 2019

Pendaftaran Pemilihan Presiden(Pilpres) 2019 tidak lama lagi dibuka dan 2 kubu setidaknya untuk saat ini Joko Widodo(Jokowi) dan Prabowo telah mempersiapkan segalanya guna mempersiapkan berbagai keperluan terkait Pilpres 2019 mendatang. Salah satu yang paling menarik dari kedua kubu adalah belum ditetapkannya Cawapres dari masing-masing kubu.

Sementara Prabowo disibukkan dengan berbagai kegiatan termasuk mempertimbangkan pertemuan para Ulama untuk Cawapres, kubu Jokowi mengaku telah menyiapkan segalanya dan hanya tinggal mengisi nama Cawapres untuk pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk Pilpres 2019 mendatang.

Partai koalisi pendukung Jokowi mengaku kubunya telah selesai mempersiapkan persyaratan dari sisi administratif. Hanya ada satu hal yang belum memenuhi bagi kubu ini untuk mendaftarkan ke Pilpres 2019. Adalah kolom Cawapres dimana hanya menunggu dari Jokowi untuk memilih siapa yang akan digandeng sebagai wakilnya untuk bertarung di pemilihan tahun 2019 mendatang.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada detikcom, Senin (6/8/2018) lalu mengatakan telah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dan persyaratan dari KPU.

Secara administratif sudah kita siapkan. Masing-masing parpol sudah men-download form BB2 dan lain-lain, yang disiapkan KPU sebagaimana ketentuan PKPU 22/2018,”

Baidowi menambahkan kubu Jokowi hanya tinggal mengisi kolom Cawapres dimana saat ini masih dikosongkan karena masih menunggu keputusan Jokowi.

Siapa wakil Jokowi di Pilpres 2019?

Sejumlah nama diisukan kuat akan mendampingi Jokowi di 2019. Nama-nama yang banyak beredar terkait siapa pasangan Jokowi di Pilpres 2019 seperti Cak Imin, Gus Romi, Tuan Guru Bajang(TGB), Moeldoko dan Mahfud MD. Salah satu dari nama-nama tersebut memang disinyalir akan dipilih oleh Jokowi untuk mendampingi-nya dalam pertarungan Pilpres 2019 mendatang.

Cawapres yang dipilih Jokowi diprediksi akan mempengaruhi besaran suara yang bisa diraih untuk Pilpres mendatang. Beberapa usulan terkait dengan pendamping Jokowi sendiri terus dibicarakan oleh koalisi pendukung Jokowi pada beberapa momen.

Pertarungan antara Jokowi dan Prabowo diprediksi akan kembali terjadi di 2019 mendatang – ini setidaknya bisa diliaht hingga saat ini belum ada nama lain yang memiliki potensi sebagai Capres untuk Pilpres 2019 nanti.

Ada pun panasnya pertarungan antara kedua kubu saat ini telah banyak bertebaran di dunia maya. Tentunya harapan dalam Pilpres mendatang tidak menjadi ajang perpecahan melainkan memang melaksanakan amanat dari Undang-undang untuk pemilihan Presiden 5 tahunan.

Waring Kali Item Penuh Sampah dan Puntung Rokok

Waring Kali Item Penuh Sampah dan Puntung Rokok

Waring Kali Item Penuh Sampah dan Puntung Rokok

Sebuah jaring nilon hitam raksasa(waring) yang meliputi Sungai Sentiong, yang dijuluki Kali Item(Sungai Hitam), di Kemayoran, Jakarta Utara, telah dirusak oleh sampah dan puntung rokok yang terperangkap hanya beberapa hari setelah pemasangan.

Setidaknya 10 air mata dengan berbagai ukuran telah terlihat di jaring sepanjang 689 meter, dan sampah seperti botol air, bungkus rokok dan daun kering sudah mulai menumpuk di atasnya.

Pemerintah kota menghabiskan Rp. 580 juta untuk membeli waring, yang dimaksudkan untuk menutupi polusi dan bau sungai dari para pengunjung Asian Games yang dijadwalkan tiba di Jakarta minggu depan. Sungai Sentiong terletak di seberang desa atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Gubernur Anies Baswedan juga memerintahkan penempatan lampu hias di atas jaring.

Namun, penduduk di daerah itu mulai membuang sampah mereka ke waring, menurut Saiful, yang tinggal di dekat sungai.

Di malam hari, banyak orang berkeliaran di sini. Mereka akan membuang sampah mereka ke pusat jaring, dan puntung rokok mereka juga telah merobek beberapa bagian dari jaring, ”kata Saiful pada hari Rabu sebagaimana dilaporkan oleh kompas.com.

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air Jakarta sudah mulai menggunakan teknologi aerator dan nano bubble untuk membersihkan sungai, meski hasilnya tidak signifikan. Kota ini berencana untuk menambah lebih banyak mesin aerator segera.

Banyak mendapat kritik

Ada pun solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta banyak mendapat kritikan. Banyak orang yang menyayangkan pemasangan waring ini dan bukannya mencoba untuk membersihkan Kali Item sebelum even Asian Games pada tanggal 18 Agustus 2018 mendatang.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sendiri mengatakan bahwa pemasangan waring ini merupakan solusi alternatif dan jangka pendek. Pemerintah pusat sendiri akhirnya turut turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang berada dekat dengan wisma atlet tersebut.

Sebagai tuan rumah, permasalahan di Jakarta memang terbilang cukup sulit diatasi khususnya dengan perhelatan Asian Games yang sebentar lagi dilangsungkan. Banyak warganet yang meragukan kapabilitas dari Gubernur DKI Jakarta yang menganggap tidak bijak dalam menangani permasalahan Kali Item.

BPJS Cabut Layanan Kemoterapi, Pasien Menggugat

BPJS Cabut Layanan Kemoterapi, Pasien Menggugat

BPJS Cabut Layanan Kemoterapi, Pasien MenggugatBadan Perawatan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) bergerak untuk menghentikan obat-obatan kemoterapi kanker payudara trastuzumab (Herceptin) dari daftar cakupannya telah membuat pasien kecewa dan mendorong seseorang untuk mengajukan gugatan.

BPJS telah berhenti mencakup trastuzumab untuk pasien yang dirawat di bawah skema Asuransi Kesehatan Nasional Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didanai negara sejak 1 April, dengan alasan bahwa keefektifan obat tidak terbukti secara empiris.

Pasien Juniarti, 46, dari Jakarta Timur ditolak akses ke obat setelah dia didiagnosis dengan kanker payudara HER2 + pada bulan Mei. Setelah mastektomi pada bulan Juni, dokternya tetap memberikan trastuzumab. Mengetahui bahwa itu tidak akan ditutupi oleh negara, ia memutuskan untuk menjalani kemoterapi tanpa obat yang diresepkan.

Percaya bahwa trastuzumab sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, Juniarti dan suaminya Edy Haryadi telah memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap BPJS karena menolak jaminan aksesnya pada obat itu. Dia juga akan menuntut Presiden Joko Widodo karena membiarkan BPJS menghentikan pertanggungan.

Menurut undang-undang yang berlaku, kepala BPJS melapor langsung kepada presiden. Hanya presiden yang dapat menghentikan kebijakan serampangan BPJS […]. Dia tidak bisa mencuci tangannya dengan bersih [dari hal ini], ”kata Edy.

Tanpa obat ini, istri saya dapat bertahan hidup hanya 1,5 tahun, tetapi dengan obat, dia bisa memiliki harapan hidup lebih dari 10 tahun,” klaimnya.

Kepercayaannya pada obat itu terinspirasi oleh kisah hidup Aryanthi Baramuli, kepala Pusat Dukungan Informasi Kanker, yang didiagnosis dengan jenis kanker yang sama seperti Juniarti.

Saya diobati dengan obat pada 2004, dan saya masih hidup sehat sampai sekarang,” kata Aryanthi kepada The Jakarta Post.

Dia mengatakan organisasinya telah mengirim surat resmi ke Dewan Pertimbangan Klinis (DPK), mempertanyakan rekomendasi mereka bahwa BPJS menghapus obat, tetapi DPK belum menjawab pertanyaan itu.

Masyarakat, terutama organisasi pasien, sangat membutuhkan informasi yang benar, karena keputusan ini membuat pasien merasa tidak aman,” kata Aryanthi.

Sementara itu, BPJS mengklaim keputusannya untuk menyeberang trastuzumab dari daftar obat pengobatan kanker didasarkan pada penelitian ilmiah.

DPK telah menyimpulkan bahwa menyediakan trastuzumab untuk pasien kanker payudara tidak dapat dibenarkan,” kata juru bicara BPJS Nopie Hidayat kepada Post baru-baru ini.

Komitmen kami adalah memastikan bahwa pasien diberikan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan medis mereka,” katanya.

Nopie menekankan bahwa keputusan untuk menghapus trastuzumab dari daftar cakupannya tidak akan menolak akses pasien ke pengobatan kanker payudara, karena obat-obatan alternatif yang diakui oleh formularium nasional masih tertutup.

Dokter yang bertanggung jawab atas pasien akan meresepkan obat untuk terapi kanker payudara sesuai dengan kondisi klinis pasien,” katanya.

Nopie menambahkan bahwa BPJS melibatkan Kementerian Kesehatan, DPK, dan Tim Pengendalian Mutu dan Biaya dalam keputusannya.

Obat efektif kanker payudara stadium awal

Onkologis Ronald Hokum mengatakan trastuzumab adalah pengobatan yang efektif untuk kanker payudara stadium awal dan kanker payudara metastatik stadium-4. Dia menambahkan bahwa obat itu juga termasuk dalam Daftar Obat Esensial Model Organisasi Dunia Kesehatan.

Trastuzumab adalah antibodi monoklonal yang telah disetujui sebagai salah satu solusi kanker payudara HER2 + stadium 4 [metastasis] di AS sejak 1998. Di Indonesia, telah digunakan sejak 2003,” kata Ronald.

Ronald mengatakan, obat yang diberikan melalui suntikan dengan kemoterapi, dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan menstimulasi respon sistem kekebalan.

Menurut Ronald, biaya trastuzumab sekitar Rp 9,8 juta untuk botol 440 miligram, yang akan menelan biaya pasien sekitar Rp 80 juta untuk perawatan delapan seri.

Terapi kanker payudara untuk mengobati HER2 + kanker payudara stadium 4 yang disebutkan dalam keputusan Kementerian Kesehatan 2017 tentang formularium nasional hanya menyebutkan trastuzumab dan lapatinib, sehingga tidak akurat jika BPJS mengatakan ada banyak obat alternatif selain trastuzumab,” katanya.

Jokowi Mendapat Sekutu Baru dari Kubu Prabowo

Jokowi Mendapat Sekutu Baru dari Kubu Prabowo

Jokowi Mendapat Sekutu Baru dari Kubu Prabowo

Presiden Joko Widodo memiliki sekutu baru. Dia adalah Muhammad Zainul Majdi, yang dikenal luas sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), gubernur Nusa Tenggara yang populer yang telah bergabung dengan kampanye Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden 2014.

TGB sama sekali bukan sekutu pertama Prabowo yang membelot ke kubu Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019, tetapi dia bisa dibilang salah satu sekutu terpenting yang bisa diraih Jokowi untuk memastikan terpilihnya kembali.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jokowi (PDI-P) menyambut keputusan TGB, mengatakan dukungannya dapat secara signifikan meningkatkan elektabilitas Jokowi, terutama di kalangan pemilih Muslim di Nusa Tenggara Barat, sebuah kubu Prabowo.

Pada tahun 2014, Prabowo memenangkan 72 persen suara di provinsi ini. Dengan TGB sekarang di sisinya, Jokowi diharapkan untuk mempersempit celah dengan Prabowo.

TGB juga bisa membantu Jokowi menangkis kampanye politik apa pun untuk menimbulkan keraguan atas kepercayaannya sebagai seorang pemimpin Muslim. Gubernur memegang gelar dalam teologi Islam dan tafsir Al-Azhar dari Universitas Al-Azhar yang bergengsi.

Dengan mandatnya sebagai gubernur dan seorang cendekiawan Muslim, TGB telah disadap sebagai calon presiden yang mungkin oleh kelompok-kelompok Islam yang terkait dengan demonstrasi sektarian terhadap mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kami berharap bahwa […] dukungan TGB untuk Jokowi akan memperkuat akar rumput,” kata eksekutif PDI-P Hendrawan Supratikno pada Kamis, dikutip oleh tempo.co.

TGB menyatakan dukungannya untuk pemilihan kembali Jokowi pada hari Rabu, dengan mengatakan bahwa Jokowi pantas mendapatkan hukuman lain. “Saya pikir lima tahun tidak cukup untuk mewujudkan seluruh visi dan misi dari program. Ini membutuhkan waktu sekitar dua periode.”

Keputusannya telah mengorbankan dukungan Islamis dan memicu rumor dia sekarang dianggap sebagai pasangan Jokowi.

Jokowi dikatakan mencari kandidat wakil presiden dengan latar belakang militer atau Islam untuk mengimbangi citranya sebagai calon non-militer dan nasionalis.

Jokowi belum menyebutkan nama kandidat Wakil-nya, dengan hanya beberapa minggu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran untuk pemilihan presiden, pada bulan Agustus.

Seorang politisi top yang dekat dengan Presiden, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan Jokowi telah mempertimbangkan TGB tetapi kemungkinan akan memilih tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pasangannya sebagai gantinya.

NU adalah kelompok Islam terbesar di Indonesia. TGB, sementara itu, adalah kepala Nahdlatul Wathan, sebuah kelompok Islam lokal di Nusa Tenggara Barat.

Ngabalin Minta Orang Dekat SBY Tidak Beri Informasi Keliru

Ngabalin Minta Orang Dekat SBY Tidak Beri Informasi Keliru

Ngabalin Minta Orang Dekat SBY Tidak Beri Informasi KeliruSecara mengejutkan beberapa waktu lalu, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) mengeluarkan pernyataan yang menjadi kontroversi. Pada saat itu, SBY mengatakan bahwa instrumen negara(TNI-Polri-BIN) tidak netral terkait Pemilhan Kepala Daerah(Pilkada) yang akan berlangsung sebentar lagi. Disamping itu, SBY juga menyatakan siap ‘di ciduk’ apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan apa yang disampaikannya tersebut.

Presiden Joko Widodo(Jokowi) pun akhirnya menepis tuduhan yang dilontarkan oleh SBY tersebut. Jokowi menegaskan bahwa TNI-Polri-BIN bersifat netral untuk masalah Pilkada dan hal ini menurut Jokowi adalah sesuatu yang mutlak yang tak bisa dibantah.

Sebelumnya juga pihak Istana telah membantah dan meminta tuduhan tersebut berdasarkan bukti, bukan asumsi belaka. Perwakilan PDI Perjuangan secara terangan-terangan bahkan menyebut jika SBY ingin melakukan play victin seolah ingin mengatakan bahwa pihak SBY sendiri sedang diserang, padahal hal itu tidak benar terjadi.

Tanggapan Ngabalin

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin atau yang akrab disapa Ngabalin mengatakan bahwa penuturan yang keluar dari sosok SBY sendiri merupakan hasil dari bisikan orang terdekatnya yang memberikan informasi yang tidak tepat.

Lebih lanjut Ngabalin juga menyayangkan dan menyebut tindakan yang dilakukan oleh SBY tersebut ‘downgrade’  dan ini merupakan salah dari orang dekat SBY yang tidak memberikan informasi akurat terhadap mantan Presiden Indonesia tersebut.

Pernyataan SBY sendiri keluar setelah mengaku mendapatkan informasi mengenai penggeledahan rumah dinas dari Deddy Mizwar, dimana Deddy Mizwar merupakan kader dari Partai Demokrat dan juga calon Gubernur untuk pemilihan umum Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni mendatang.

Ngabalin juga mengklarifikasi terkait adanya foto yang sempat viral tentang Irjen Paulus Waterpauw dengan kader PDIP. Di Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kandidat calon Gubernur Sumatera Utara dari partai PDI Perjuangan memang turut menjadi perhatian lantaran di daerah tersebut juga akan dipimpin oleh utusan Mendagri selama periode kekosongan pasca selesainya tugas dari Gubernur setempat. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat dimana Irjen Iwan Bule dari pihak kepolisian ditunjuk untuk Penjabat Gubernur(PJ) Mendagri yang juga menimbulkan kontroversi.