October 2017 – Surabaya Post

Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin Sebagai Utusan Khusus Kerukunan Beragama

editor336 Berita Nasional October 29, 2017October 24, 2017Utusan Kerukunan Beragama

Presiden Joko Widodo atau lebih akrab disapa Jokowi telah menunjuk Muhammad Sirajuddin atau Din Syamsuddin, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mantan ketua organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia Muhammadiyah, sebagai utusan khusus untuk kerukunan beragama.

Berbicara di Istana Negara di Jakarta pada hari Senin, Jokowi mengatakan bahwa Din akan berupaya meningkatkan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui dialog antaragama dan kerja sama, dan berbagi pelajaran berharga tentang keharmonisan agama di negara-negara dan acara-acara di luar negeri.

“Hari ini, saya telah menunjuk Pak Din sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan karya antar agama. Dia akan mengembangkan kerukunan beragama di Indonesia dan mempromosikannya ke luar negeri,” katanya.

Din mengatakan bahwa dia akan mengerjakan tugas tersebut sebagai layanan ke negara tersebut karena saat ini Indonesia telah mengalami banyak konflik antaragama. Dalam menyelesaikan konflik, dia berjanji untuk memprioritaskan dialog dan kompromi antara pengikut agama.

“Sebenarnya saya telah meminta Presiden Jokowi untuk menunjuk orang lain tapi dia bilang dia membutuhkan saya, saya telah melakukan tugas serupa sebelumnya dan dalam posisi saya saat ini, saya harap saya dapat memiliki efek positif yang lebih kuat,” katanya.

Penunjukkan Din Syamsuddin sebagai perwakilan Presiden dalam bidang kerukunan umat beragama di Indonesia ini menjadi salah satu kabar baik. Ini tak terlepas dari beberapa polemik yang terjadi belakangan ini di Indonesia mengenai beberapa perang statemen sentimen politik dan agama yang terjadi setelah pemilu khususnya setelah pemilu DKI Jakarta.

Setelah kemelut pemilu DKI Jakarta, tindakan dalam pertikaian meskipun lebih banyak dalam dunia online masih terus terjadi. Ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi sehingga menunjuk Din Syamsuddin mengemban tugas untuk perantara antara pemeluk agama yang ada di Indonesia untuk dapat berdialog bersama mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dalam negeri.

PDI-P Calonkan Gus Ipul-Azwar Anas Di Jatim 2018

editor336 Berita Nasional, Berita Surabaya, Berita Terkini October 24, 2017October 16, 2017Calon Gubernur Jawa Timur, Pilgub Jatim 2018

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menunjuk Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa “Gus Ipul” sebagai kandidat gubernur Jawa Timur, bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengumumkan dukungan untuk Gus Ipul pada bulan Mei.

Jawa Timur adalah satu dari 171 provinsi, kabupaten dan kota yang akan memilih pemimpin baru tahun depan.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh ketua PDI-P dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri pada hari Minggu. Megawati juga mengumumkan bahwa PDI-P akan mendukung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai pasangan Gus Ipul.

“Kandidatnya adalah Saifullah Yusuf, pasangannya adalah Azwar Anas yang energik,” katanya di kantor pusat PDI-P di Jakarta.

Pengumuman tersebut dilakukan setelah Megawati mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat gubernur Jawa Timur potensial termasuk Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan Walikota Tri Tri Rismaharini.

Gus Ipul kemungkinan akan bersaing dalam lomba dua kuda melawan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang telah mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai NasDem.

Megawati mengatakan bahwa dia sudah lama mengenal Gus Ipul, seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkenal yang dekat dengan almarhum mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Megawati juga mengatakan bahwa dia terkesan dengan kinerja Azwar dalam mengembangkan Banyuwangi.

“Dia benar-benar menerapkan konsep Trisakti Bung Karno,” kata Megawati sambil menunjuk almarhum ayahnya, presiden pertama Indonesia Soekarno.

Provinsi ini kemungkinan akan melihat pertempuran antara dua kader top NU, organisasi Islam terbesar di negara ini. Khofifah saat ini adalah kepala Muslimat NU, sayap wanita NU.

Pertarungan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur ini bisa jadi menjadi salah satu pemilihan yang banyak menyita perhatian. Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi salah satu provinsi terbesar dalam hal pemilihan kepala daerah, atau untuk Gubernur pada tahun 2018 yang akan datang. Kandidat-kandidat top pun banyak yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat Jatim pada 2018 mendatang.

Jalan Tol Becakayu Akan Uji Kelayakan Dalam Waktu Dekat

editor336 Berita Nasional October 15, 2017October 9, 2017Berita Nasional, Tol Becakayu

Jalan tol Becakayu yang macet, yang akan menghubungkan Bekasi di Jawa Barat dan Cawang dan Kampung Melayu di Jakarta Timur, akan segera menjalani uji jalan, kata seorang pejabat.

“Saya berharap pada bulan Oktober kita bisa menjalani tes ini,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna pada hari Senin seperti dikutip kompas.com. Becakayu adalah akronim Bekasi, Cawang dan Kampung Melayu.

Dua ruas jalan yang hampir siap diresmikan adalah bagian 1B yang menghubungkan Cipang Melayu dan Pangkalan Jati dan bagian 1C, yang menghubungkan Pangkalan Jati dan Jaka Sampurna, Herry mengatakan, menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan untuk meresmikannya.

Pembangunan jalan tol sepanjang 21,04 itu telah menganggur selama sekitar 20 tahun sebelum sebuah konsorsium perusahaan konstruksi mengambil alih dan memulai kembali proyek tersebut pada akhir 2014.

Jalan tol ini diharapkan bisa beroperasi penuh tahun depan.

Pembangunan jalan tol ini nantinya diharapkan dapat mengurangi kemacetan pada rute Cawan dan Kampung Melayu yang saat ini memang sangat padat.

Presiden Jokowi memang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan tol dan lainnya. Proyek tol Becakayu ini diharapkan dapat membuat kemacetan parah yang sering terjadi pada ruter ini sedikit banyak dapat berkurang. Memang ini adalah salah satu solusi penting yang banyak juga ditunggu-tunggu oleh pengguna jalan.

Upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan ini, maka pembangunan yang akan berdampak dengan kemajuan ekonomi pun akan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang juga berimbas pada kemajuan perekonoian negara.

Ryamizard Klarifikasi Tentang Polemik Pembelian Senjata

editor336 Berita Nasional October 1, 2017September 28, 2017Polemik Pembelian Senjata

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menawarkan klarifikasi mengenai rencana yang dilaporkan untuk sebuah lembaga non-militer untuk mengimpor 5.000 senjata api yang telah disebutkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Ryamizard menggemakan sebuah pernyataan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, yang mengatakan pada hari Minggu bahwa Gatot telah salah informasi mengenai rencana oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membeli 500 senjata dari senjata milik negara produsen Pindad untuk “tujuan pelatihan”.

Ryamizard mengatakan Kementerian Pertahanan telah menerima proposal pembelian yang ditandatangani oleh wakil kepala BIN Letnan Jenderal Teddy Lhaksmana yang secara khusus merinci bahwa badan mata-mata tersebut berencana untuk menyediakan 521 senjata api dan 72.750 amunisi peluru.

Dia mengatakan rencana pembelian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang mengatur bahwa pengadaan senjata strategis oleh lembaga negara terkait harus dilanjutkan dengan izin menteri pertahanan.

“Awalnya, kami tidak dapat mengizinkan [pembelian] karena [BIN] memerintahkan [standar TNI] senjata api standar, namun kemudian mengubah pesanan menjadi standar non-TNI […] Proposal pengadaan sudah jelas, “Kata Ryamizard.

“Mungkin dia [Gatot] belum menerima laporan [mengenai pembelian] dari asistennya […] Semua orang bisa melakukan kesalahan, kita hanya perlu memastikan bahwa kesalahan tidak akan terulang,” katanya.

Menteri melanjutkan dengan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak boleh diledakkan dan bahwa institusi terkait, termasuk BIN, TNI dan Polri, harus memperkuat komunikasi untuk mencegah isu serupa di masa depan.